Selama ini, masih banyak pejabat politik kita yang alergi dengan aksi demonstrasi. Aparat keamanan kita, baik polisi maupun TNI, masih menempatkan semua aksi demonstrasi sebagai gangguan terhadap stabilitas politik. Tak sedikit pula yang menempatkan aksi demonstrasi sebagai ancaman bagi keutuhan negara.
Masih sangat sedikit elit politik kita yang menempatkan aksi demonstrasi sebagai penanda menguatnya demokrasi. Presiden SBY sekalipun, yang tempo hari mendaulat dirinya sebagai “demokrat”, masih menempatkan aksi demonstrasi sebagai ancaman. Ini bisa dilihat pada pendekatan kekuasannya terhadap aksi demonstrasi. Banyak aksi menentang kebijakannya, termasuk aksi menolak kenaikan harga BBM, ditindas dengan sangat brutal oleh aparat keamanan.
Kenyataan ini sangat menyedihkan. Kalau kita menengok ke sejarah, tampak sekali bahwa gagasan Revolusi Nasional Indonesia, yang telah melahirkan negara bernama Republik Indonesia ini, tidak terlepas dari aksi (protes jalanan), mogok, rapat akbar (vergadering), rapat massa, berserikat, berpartai, memberontak, dan revolusi.
Karena itu, tak mengherangkan, pemimpin-pemimpin awal Republik tidak pernah alergi dengan demonstrasi. Bung Karno, yang oleh banyak penulis barat dicap “diktator”, tidak punya sejarah pernah menindas aksi demonstrasi. Malahan, bagi Bung Karno, aksi demonstrasi bukan sekedar pertanda menguatnya demokrasi, tetapi juga nyawa dari revolusi Indonesia itu sendiri.
Di masa kekuasaannya, Bung Karno juga sering terjadi aksi demonstrasi. Termasuk yang mengeritik kebijakannya. Bahkan, pernah ada aksi demonstrasi yang diboncengi agenda ‘kudeta’ terhadap kekuasaan Bung Karno. Itu terjadi tanggal 17 Oktober 1952. Sayang, sejarah resmi Indonesia jarang menceritakan kejadian tersebut.
Saat itu, di Jakarta, terjadi demonstrasi besar-besaran. Lebih dari 5000-an muncul di jalanan Jakarta. Awalnya, mereka menggelar demonstrasi di gedung parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat-kini Departemen Luar Negeri. Tak hanya menyampaikan aspirasi, demonstran menerobos masuk ke dalam ruangan dan menjungkir-balikkan semua kursi anggota parlemen.
Menjelang siang hari, mereka menggeser aksinya ke Istana Negara. Di perjalanan, kekuatan massa bertambah. Mereka berjumlah hampir 30-an ribu orang. Jakarta nyaris lumpuh. Harian Ra’jat edisi 18 Oktober 1952 melaporkan bahwa sejumlah kantor dan pabrik tutup karena buruhnya berbelok mengikuti demonstrasi. Truk-truk tentara berseliweran mengangkut demonstran.
Namun, situasi menjadi “genting” karena tentara ikut ambil-bagian. Sejumlah tank dan panser diparkir dekat Istana dengan moncong menghadap ke dalam istana. Tak hanya itu, empat meriam diturunkan di dekat Istana.
Dalam buku otobiografinya, Bung Karno: penyambung lidah rakyat, Bung Karno menceritakan singkat kejadian Itu. Ketika itu, 17 Oktober 1952, dua buah tank, empat kendaraan lapis baja dan ribuan orang menyerbu pintu gerbang istana. Demonstran-demonstran itu membawa poster berisikan tuntutan ‘Bubarkan Parlemen’. Satu batalyon artileri, dengan empat buah meriam, menggemuruh memasuki lapangan keliling istana. “Meriam-meriam 25 pounder dihadapkan kepadaku,” ujar Bung Karno kepada Cindy Adams, sang penulis otobiografinya.
Bayangkan, Bung Karno didemo oleh puluhan ribu orang plus tentara dengan perlengkapan perang-nya. Apakah Bung Karno gemetar karena demo bersenjata itu? Tidak. Dengan tenang ia berjalan keluar menemui langsung demonstran itu. “Hatiku tidak gentar melihat sekitar itu (istana) dikuasai oleh meriam-meriam lapangan,” ujar Bung Karno.
Bung Karno tidak gentar. Ia adalah tokoh revolusi. Ia pernah keluar-masuk penjara kolonial Belanda. Ia juga pernah ditawan pasukan Belanda yang menduduki Ibukota Republik kala itu, Jogjakarta. Bung Karno juga berulang-kali mengalami percobaan pembunuhan: ia pernah digranat di Cikino oleh gerombolan DI/TII; ia pernah diberondong dari udara oleh pesawat Mig-17 yang dipiloti oleh Maukar; ia juga pernah diberondong saat menunaikan sholat Idul Adha; iring-iringan kendarannya juga pernah diberondong mortir saat berkunjung ke Sulawesi Selatan. Dan banyak sekali kasus serupa. Tetapi Bung Karno tidak pernah gentar.
Terhadap demonstran hari itu, Bung Karno juga tidak memperlihatkan rasa takut sedikitpun. Tak sehelai pun bulu kuduknya berdiri karena perasaan takut akan diberondong. “Aku menantang langsung ke dalam mulut senjata itu dan kulepaskan kemarahanku kepada mereka yang hendak mencoba mematikan sistim demokrasi dengan pasukan bersenjata,” ujar Bung Karno.
Aksi nekat Bung Karno justru membuat demonstran, juga militer di belakangnya, mengalami demoralisasi. Akhirnya, para demonstran itu malah meneriakkan “Hidup Bung Karno”. Demonstrasi itu pun bubar. Sementara militer, yang dikomandoi Nasution, gagal mencapai niatnya menekan Bung Karno guna membubarkan parlemen.
Belakangan, terungkap bahwa peristiwa “17 Oktober 1952” itu adalah sebuah upaya kudeta. Bung Karno sendiri menyebut peristiwa itu sebagai “setengah-coup” oleh Nasution. Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyebut keterlibatan pimpinan Angkatan Darat dalam menggerakkan aksi tersebut. Kemal Idris, yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel, memimpin pasukan yang mengepung istana itu.
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah puncak kegerahan militer, khususnya Angkatan Darat, atas kondisi negara yang makin yang makin berada di bawah kendali sipil. Hal itu nampak sekali dengan kekuasaan parlemen. Apalagi, setelah parlemen dianggap mengurusi urusan internal angkatan perang.
Saat itu muncul kecaman, terutama dari parlemen, terhadap persoalan reorganisasi di tubuh tentara dan kerjasama militer dengan Belanda. Di kalangan militer sendiri terjadi friksi. Seorang perwira militer di angkatan darat, Kolonel Bambang Supeno, mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan angkatan perang. Sementara dari kubu parlemen, salah satunya Manai Sophiaan, muncul mosi agar dilakukan reorganisasi di tubuh angkatan dan penghentian misi militer dengan Belanda.
Pada tanggal 16 Oktober 1952, Mosi Manai Sophiaan diterima oleh parlemen. Langkah parlemen inilah yang memicu tentara untuk mengorganisasikan kudeta terhadap parlemen. Sejarawan Soviet yang menulis Biografi Politik Soekarno, Maletin N.P dan Kapitsa M.S, menyebut pimpinan AD (angkatan darat) punya keinginan melakukan perebutan kekuasaan negara guna melahirkan “orde yang tegas”. Militer kemudian menuntut pembubaran apa yang dicapnya “Warung Kopi”.
Militer sendiri merancang dengan baik demonstrasi itu. Mereka mengorganisir preman, yang semasa Revolusi ikut andil membentuk laskar-laskar. Salah satu diantaranya: Corps Bambu Runcing (Cobra). Preman-preman itulah yang mengorganisir massa untuk dimobilisasi dalam aksi demonstrasi.
Selain menggelar demo dan mengerahkan militer, kelompok kudeta juga memutus jalur telpon, melarang pertemuan lebih dari 5 orang, dan memperpanjang jam malam. Sejumlah media kritis dibredel: Harian Merdeka, Madjalah Merdeka, Mimbar Indonesia, dan Berita Indonesia. Sejumlah anggota parlemen, seperti Muhammad Yamin, Kasman, Sukiman, Sutan Makmur, Bebasa Daeng Lalo, dan A.B. Jusuf, juga ditangkap.
Meski demikian, kudeta menemui kegagalan. Bung Karno menolak memenuhi tuntutan perwira militer. Jawaban Bung Karno tegas: Saya tidak mau berbuat dan dikatakan sebagai diktator. Bung Karno menegaskan, siapa hendak memperkosa demokrasi, maka dia memperkosa kemerdekaan itu sendiri. “Siapa hendak diktator, dia akan digilas oleh rakyat sendiri. Bila kita tinggalkan demokrasi, negara kita ini akan hancur,” tegas Bung Karno.
Begitulah Bung Karno menanggapi aksi demonstrasi. Ia tidak pernah curhat, apalagi meminta belas kasihan, di media massa ketika aksi besar-besaran mengancamnya.
Sigit Budiarto, Kontributor Berdikari Online
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karnoisme/20130623/ketika-bung-karno-digoyang-demonstrasi-besar.html#ixzz2XNOudGkW 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar